SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang terus memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total 154 SPPG yang telah beroperasi, sebagian besar telah memenuhi standar, meski masih ditemukan beberapa yang belum layak.
Kepala Dinkes Kota Semarang, Mochamad Abdul Hakam menyebutkan, saat ini sekitar 152 SPPG sudah memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, masih terdapat satu hingga dua SPPG yang belum memenuhi persyaratan.
“Dari 154 yang sudah beroperasi, tinggal satu atau dua yang belum bisa karena hasil pemeriksaan masih ditemukan mikroorganisme,” ujarnya, belum lama ini.
Menurut Hakam, kondisi tersebut jauh lebih baik dibanding awal tahun 2026, ketika terdapat empat SPPG yang bermasalah. Melalui pendampingan intensif, jumlah tersebut berhasil ditekan.
“Di awal itu ada empat, tapi setelah kita lakukan edukasi dan pendampingan, sekarang tinggal sedikit. Mudah-mudahan bisa segera memenuhi syarat,” katanya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama terletak pada sistem penyimpanan makanan yang belum sesuai standar suhu. Hal itu berpotensi memicu pertumbuhan mikroorganisme dalam makanan. Selain itu, faktor jeda waktu distribusi dan bahan baku yang tidak segera diolah juga menjadi pemicu.
“Kalau penyimpanan tidak sesuai suhu, nanti saat kita sampling pasti mikroorganisme positif. Itu yang tidak boleh,” tegasnya.
Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut persoalan rantai pasok pangan atau food chain masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, rantai pasok sangat menentukan kelancaran penyusunan menu sehat bagi anak-anak.
“Ada beberapa kendala mengenai food chain yang kemungkinan besar menjadi satu dari sekian kendala untuk proses pembuatan menu sehat bagi anak-anak,” ujarnya.
Selain itu, Agustina juga menyoroti perbedaan kebutuhan gizi berdasarkan kelompok usia dalam satu SPPG serta distribusi layanan yang belum merata. Ia menilai masih perlu pembenahan agar pelayanan lebih optimal.
“Nanti kita belajar dari beberapa kabupaten/kota yang sudah bisa membuat menu berbeda dalam satu SPPG. Kota Semarang belum? Saya akan belajar di beberapa kota. Itulah intinya,” tegasnya. (hfh/gih)
