JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melalui Dinas Perikanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan rapat integrasi aplikasi Nelayan Indonesia Jaya (NINJA) dengan aplikasi E-Pas Kecil Kementerian Perhubungan, Rabu (1/7/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Asisten II Sekda Jepara, langkah ini diambil untuk memperkuat validitas data kapal nelayan. Hal itu juga ditujukan guna mempercepat proses verifikasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Muh Tahsin bersama pimpinan Diskominfo, Dinas Perhubungan, serta Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Jepara. Integrasi ini merupakan respons atas temuan kasus manipulasi dokumen oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam pengajuan subsidi.
Langkah integrasi dipicu oleh temuan admin aplikasi NINJA pada Kamis (11/6/2026) lalu. Admin mengidentifikasi adanya dokumen Pas Kecil palsu atau hasil editan sebanyak 14 kapal milik tujuh orang pemilik.
Dalam proses klarifikasi yang dilakukan Dinas Perikanan pada Jumat (26/6/2026), salah satu pemilik akun mengakui bahwa dokumen yang diajukan adalah hasil editan. Pemilik tersebut juga telah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara, Muh Tahsin memperingatkan dengan keras kepada seluruh pelaku usaha perikanan agar menjaga integritas dalam pelaporan data.
“Terkait masalah subsidi BBM, jangan bermain hal-hal yang bersifat krusial,” tegas Tahsin.
Secara teknis, aplikasi NINJA yang kini dalam proses integrasi oleh Diskominfo Kabupaten Jepara akan terhubung langsung dengan database E-Pas Kecil milik Kementerian Perhubungan. Sinkronisasi itu dilakukan guna keperluan pemadanan data kapal.
E-Pas Kecil sendiri merupakan kartu digital resmi yang berfungsi sebagai Surat Tanda Kebangsaan Kapal untuk kapal di bawah 7 Gross Tonnage (GT). Kartu ini setara dengan KTP bagi operasional kapal.
Melalui sinkronisasi ini, Pemkab Jepara menargetkan proses verifikasi Surat Rekomendasi Subsidi BBM dapat diselesaikan lebih cepat dan valid. Selain itu, hal ini bertujuan untuk menghindari pemalsuan data pada Pas Kapal sehingga distribusi subsidi BBM tepat sasaran. (oka/gih/rds)
