PATI, Joglo Jateng – Aksi masa dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Pati yang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati bergeser ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Pasalnya, masa tersebut tidak di temui Bupati saat hendak menyampaikan tuntutan. Menanggapi hal tersebut, DPRD Pati menyatakan siap untuk membantu memperjuangkan kenaikan tunjangan BPD.
Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengungkapkan, pihaknya sepakat dengan adanya kenaikan tunjangan bagi BPD. Sehingga, dirinya akan mendukung dan memperjuangkan tuntutan dari aksi masa BPD tersebut.
Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pati. Kemudian, akan memperjuangkan aspirasi dari masa terkait kenaikan tunjangan BPD.
“Persoalan anggaran ini tidak bisa menjadi hak mutlak dari DPRD. Ini adalah hak DPRD dan eksekutif. Tentu dalam penganggaran ini, kita akan berhitung bersama eksekutif, kemudian kita akan perjuangkan. DPRD pada prinsipnya selalu mendukung apa yang diusulkan oleh teman-teman BPD Pati ini,” tutur Ali, Kamis (16/6).
Dirinya juga mendorong masa aksi untuk memperjuangkan hak mereka yang belum terpenuhi. Yakni dengan berkomunikasi dengan eksekutif ataupun legislatif. Sehingga tuntutan mereka dapat terwujud.
Salah satu perwakilan BPD Pati, Purwoko mengungkapkan, pihaknya mengadu ke dewan karena merasa tidak mendapatkan jawaban memuaskan saat bertemu perwakilan eksekutif. Sehingga, pihaknya meminta DPRD untuk membantu mengawal tuntutan mereka.
“BPD se-Kabupaten Pati mohon dengan sangat kepada DPRD untuk mengawal dan menyetujui apa yang menjadi tuntutan kami kepada Pemkab Pati. Yaitu, menuntut kesejahteraan tunjangan BPD dan diberikan per bulan secara layak. Rp 1 juta untuk ketua, Rp 900 ribu untuk wakil dan sekretaris, dan Rp 800 ribu untuk anggota,” jelasnya, Kamis (16/6).
Pihaknya merasa bahwa tunjangan bagi BPD di Kabupaten Pati tergolong rendah. Untuk itu, pihaknya meminta wakil rakyat untuk membantu terwujudnya tuntutan mereka.
“Kami memberikan waktu kepada DPRD Pati untuk segera memanggil Pak Bupati, guna membicarakan tuntutan ini dalam waktu tujuh kali 24 jam. Setelah itu, kami akan menunggu untuk mendengarkan keputusan tersebut,” tegasnya. (cr7/abd)
