Menurutnya, fungsi utama Kopdes Merah Putih tetap sebagai penyedia layanan bagi anggota koperasi dan masyarakat. Di wilayah perkotaan, pengelolaan koperasi juga perlu didukung digitalisasi agar pelayanan lebih efektif dan efisien.
Ia berharap, Kopdes Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Mulai dari penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, hingga menjadi agregator produk unggulan masyarakat.
“Bahkan, KDKMP bisa menjadi offtaker bagi desa yang memiliki potensi sumber daya alam. Sehingga kelembagaan dan usahanya dapat berkelanjutan,” ujarnya.
Di sisi lain, Bram mengakui pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di sejumlah daerah Jawa Tengah masih terkendala ketersediaan lahan.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap desa dan kelurahan diwajibkan menyediakan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan koperasi.
Karena keterbatasan tersebut, beberapa daerah memilih menggabungkan pengelolaan koperasi antardesa.
Salah satunya diterapkan di Kabupaten Purworejo. Di mana desa-desa dengan jumlah penduduk produktif yang sedikit digabung dengan desa terdekat.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah optimistis. Kopdes Merah Putih akan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan potensi lokal di berbagai daerah. (iza/rds)
