SEMARANG, Joglo Jateng – Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Tengah, Muhammad Zen menyebut masih banyak guru yang digaji rendah. Khususnya para guru yang statusnya honorer.
“Terkait isu kesejahteraan, baik honorer guru SD, SMP, ini kan masih jauh di bawah UMR. Bahkan ada yang gajinya hanya 300 ribu 500 ribu, guru-guru SD, guru TK di daerah, gaji teman-teman honorer itu masih segitu,” ungkap Zen usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, belum lama ini.
Oleh karena itu, anggota Komisi E DPRD Jateng itu menilai pemerintah harus segera mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu sebagaimana dijanjikan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
“Mereka ketika membuat kebijakan itu jangan terlalu lama, kalau sudah komitmen untuk mengangkat guru honorer ke PPPK, ya mestinya harus segera diangkat, berapapun nanti yang akan difasilitasi oleh negara,” tuturnya.
Menurutnya, dana pemerintah cukup besar untuk menjamin semua guru di Indonesia, baik guru honorer maupun swasta mendapat afirmasi dari APBN. Hanya saja hal itu tergantung pemerintah.
“Ini masalahnya kan soal komitmen, lebih soal political will, dari 20 persen anggaran pendidikan itukan sekitar Rp 600 triliun, angka itu saya kira cukup untuk menyejahterakan guru-guru di Indonesia, termasuk tenaga di pendidikan, TU, laborat, semua itu bisa kalau negara punya komitmen,” tegasnya.
Selain kesejahteraan, baginya isu profesionalitas atau kompetensi guru juga masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Pihaknya berharap pemerintah lebih memperhatikan peningkatan kompetensi guru untuk pendidikan yang berkualitas.
“Dengan program Guru Penggerak di kurikulum merdeka ini sampai sejauh ini masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Artinya belum seluruh guru baik guru negeri maupun swasta, baik guru sekolah maupun di madrasah yang sudah mendapatkan akses pelatihan diklat oleh pemerintah melalui guru penggerak,” bebernya.
Pihaknya mengimbau pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya serius agar program Guru Penggerak ini bisa betul-betul dipenuhi. Sebab menurutnya, perihal pendidikan merupakan urusan absolut yang harus ditangani secara bersinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Faktanya sampai sekarang masih kita lihat teman-teman tenaga pendidik, TU, masih belum sejahtera. Saya kira ini tantangan besar soal prefesionalisme, kompetensi dan kesejahteraan guru, di Hari Guru Nasional yang tentu harus mendapatkan perhatian pemerintah,” tandasnya. (luk/gih)
