Termasuk rencana kerja sama dengan organisasi yang menaungi pondok pesantren untuk meningkatkan edukasi dan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan mampu membangun sistem pencegahan yang lebih efektif.
“Kami akan mendorong kerja sama dengan organisasi pesantren untuk memperkuat edukasi kepada para pengasuh maupun santri,” katanya.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama agar lingkungan pesantren tetap aman dan nyaman bagi para santri,” tambahnya.
Menurutnya, keberadaan pesantren yang memiliki legalitas dan pembinaan yang baik juga menjadi salah satu faktor penting. Yakni dalam memperkuat pengawasan.
Karena itu, koordinasi antara pengelola pesantren, pemerintah, dan instansi terkait perlu terus ditingkatkan. Tujuannya, agar setiap lembaga pendidikan memiliki standar perlindungan yang jelas bagi peserta didik.
Terkait proses hukum, Syarif menegaskan, seluruh pelaku kekerasan seksual harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tentunya tanpa memandang status maupun profesinya.
Ia berharap, penanganan yang tegas dapat memberikan efek jera, sekaligus menjaga marwah lembaga pendidikan keagamaan.
“Saya secara pribadi mengutuk perbuatan tersebut. Pelaku harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga marwah pesantren agar tetap menjadi tempat pendidikan yang aman dan melahirkan generasi berakhlak,” pungkasnya. (hfh/gih/rds)
